Solopos.com, SOLO — Penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah (Jateng). Pada triwulan I 2024, ekonomi Jateng tumbuh sebesar 4,97% secara year on year (yoy) terutama ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan APBN ataupun APBD.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jateng II, Slamet Sutantyo dalam siaran pers, Senin (27/5/2024). Slamet menerangkan peningkatan belanja pegawai atas pembayaran tunjangan hari raya (THR) maupun kenaikan gaji turut memberikan kontribusi pada komponen administrasi pemerintahan yang tumbuh 12,56% quarter to quarter (qtq).
Promosi Telkom Dukung Startup untuk Berkontribusi dalam Pengembangan IKN
Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga memberi kontribusi tertinggi atas pertumbuhan ekonomi sebesar 60,62%. “Secara tak langsung, belanja APBN terkait penyelenggaraan Pemilu juga mendorong konsumsi rumah tangga. Capaian pertumbuhan ekonomi di Jateng turut berdampak positif terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka [TPT] yang pada Februari 2024 mencatatkan nilai sebesar 4,39%, menurun sebesar 0,85% poin dibanding Februari 2023,” kata dia.
Lebih lanjut Slamet menyebut tingkat inflasi dianggap terkendali pada April 2024 sebesar 0,20% month to month (mtm) yang turun dibandingkan bulan sebelumnya. Pihaknya menilai aktivitas ekonomi Jateng tetap terjaga dengan indeks keyakinan konsumen (IKK) pada April 2024 menunjukkan optimisme (>100) sebesar 138,3 mtm, atau meningkat dibandingkan bulan sebelumnya.
Hal tersebut, menurut Slamet menunjukkan optimisme dan keyakinan konsumen atas kondisi perekonomian di Jateng yang lebih baik. Pihaknya mencatat penerimaan pajak sebesar Rp4,56 triliun atau mencapai 30,77% dari total target. Capaian realisasi ini mengalami pertumbuhan sebesar 14,4% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama.
Dia menguraikan penerimaan pajak terbesar berasal dari PPh Non Migas menyumbang sebesar Rp1,03 triliun atau 37,76%, PPN dan PPnBM sebesar Rp420 miliar atau 23,46%, PBB sebesar Rp658 juta atau 16,31%, dan pajak lainnya sebesar Rp16,5 miliar atau 27,18%.
Lima sektor dominan yang mendukung penerimaan pajak antara lain, industri pengolahan berkontribusi sebesar Rp1,76 triliun atau 38,66%, perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan kendaraan sebesar Rp956 miliar atau 20,95%.
Disusul dengan jasa keuangan dan asuransi sebesar Rp633 miliar atau 13,88%, administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib sebesar Rp449 miliar atau 9,86%, pejabat negara, karyawan, pensiunan, dan tidak/belum bekerja sebesar Rp151 miliar atau 3,33%, dan sektor lainnya sebesar Rp608 miliar atau 13,32%.
Untuk surat pemberitahuan (SPT) Tahunan yang telah dilaporkan sampai dengan April 2024, sebanyak 710.958 SPT yang terdiri dari 48.616 SPT Badan, 603.953 SPT orang pribadi (OP) Karyawan, dan 58.389 SPT OP nonkaryawan atau secara keseluruhan tercapai 90,22% dari total target penerimaan SPT Tahunan sebesar 788.030 SPT.
“APBN 2024 di Jateng dapat terjaga kuat dan sehat turut dipengaruhi dari realisasi belanja negara yang semakin berkualitas dengan memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN ini bermakna bagi masyarakat. Realisasi Belanja kementerian negara/lembaga [K/L] telah mencapai Rp12,40 triliun [28,52% dari pagu], secara nominal nilai ini tumbuh 22,25% yoy. Hampir seluruh jenis belanja secara nominal tumbuh, hanya belanja modal yang masih terkontraksi sebesar -27,37%,” tambah Slamet.
Hal ini disebabkan di antaranya masih adanya permasalahan pembebasan lahan pada Satker Pembangunan Tol Semarang-Demak Kementerian PUPR dan permasalahan proyek pembangunan jalur ganda Solo-Semarang Tahap I pada Satker Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang.
“Koordinasi dengan K/L terus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan serta mendorong percepatan belanja. Pada APBD, pendapatan daerah di Jateng sampai dengan 30 April 2024 sebesar Rp31,67 triliun[(28,22% dari target] tumbuh Rp3,03 triliun atau 10,6% yoy,” tambah dia.
Realisasi transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp22,31 triliun (32,37% dari alokasi pagu) turun Rp72,76 triliun atau – 0,33% yoy. Meskipun demikian, realisasi TKD masih menyumbang 70,44% terhadap total pendapatan daerah, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa dukungan APBN kepada APBD melalui TKD masih signifikan dan meningkat.
Slamet menilai turunnya realisasi TKD dipengaruhi belum terealisasinya penyaluran dana alokasi khusus (DAK) Fisik. Hal ini disebabkan per 30 April 2024 peraturan teknis penyaluran DAK Fisik TA 2024 belum terbit dan baru dirilis pada Mei 2024.
Dari pagu DAK Fisik sebesar Rp3,89 triliun, nilai yang sudah dikontrakkan sebesar Rp321,63 miliar (8,25% dari pagu). Pemerintah terus melakukan koordinasi dengan Pemda untuk persiapan penyaluran DAK Fisik tahun 2024 yang lebih baik.
Slamet menjelaskan APBN sebagai instrumen dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong belanja negara diarahkan untuk dapat meningkatkan produktivita. Seperti subsidi bunga pembiayaan kredit usaha rakyat untuk meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga bisa meningkat ke skala usaha yang lebih besar.
Sampai dengan 30 April 2024, realisasi penyaluran kredit program mencapai Rp16,75 triliun kepada 460.000 debitur. Realisasi KUR Rp16,29 triliun kepada 361.000 debitur dengan penyaluran terbanyak di Kabupaten Pati sebanyak Rp931,51 miliar untuk 20.305 debitur dan terkecil di Kota Magelang sebanyak Rp45,95 miliar untuk 977 debitur.
Sedangkan realisasi ultra mikro (UMi) mencapai Rp469,03 miliar kepada 98.000 debitur dengan penyaluran terbanyak di Kabupaten Brebes sebanyak Rp16,70 miliar untuk 3.425 debitur dan terkecil di Kota Magelang sebanyak Rp851,79 juta untuk 196 debitur.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
