Solopos.com, SOLO—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus melakukan literasi terkait instrumen investasi Surat Berharga Negara (SBN) Ritel. SBN disebut sebagai opsi investasi yang aman dan menguntungkan untuk masyarakat.
Di mana saat ini pemerintah sedang melakukan penawaran Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR013T2 dan SBR013T4 hingga 4 Juli 2024 nanti.
Promosi Telkomsel IndiHome dan Cooltura Gelar Festival Musik dan Budaya di 6 Kota
Hal itu disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Peran Pembiayaan APBN dan Edukasi Literasi Investasi Surat Berharga Negara (SBN) Ritel Seri SBR013T2 dan SBR013T4 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta, Jumat (28/6/2024).
Kegiatan tersebut digelar Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan yang bekerja sama dengan KPPN Surakarta.
Kegiatan itu digelar sebagai sarana edukasi mengenai peran pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta literasi investasi melalui SBN Ritel, khususnya Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR013T2 dan SBR013T4.
Dalam paparannya, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara (SUN) DJPPR, Singgih Gunarsa, menjelaskan mengenai kinerja APBN hingga April 2024 yang tetap terjaga positif. Namun pemerintah selalu waspada dalam mengantisipasi dan mengelola risiko.
Menurut Singgih, SBN merupakan instrumen penting untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN. Jika dilihat dari perspektif negara, SBN adalah instrumen fiskal yang vital untuk menutup defisit APBN. Sementara dari perspektif masyarakat, SBN merupakan opsi investasi yang aman dan menguntungkan.
Dia menjelaskan, SBR merupakan salah satu instrumen Surat Utang Negara yang diterbitkan pemerintah untuk individu warga negara Indonesia. Ada beberapa keuntungan dari investasi pada SBR013T2 dan SBR013T4.
Di antaranya adalah aman dan terjamin, di mana pembayaran kupon dan pokoknya dijamin oleh undang-undang. Pembayaran kupon dan pokok juga dilakukan tepat waktu dan secara online ke dalam rekening tabungan investor.
Jenis investasi ini memiliki kupon yang lebih tinggi dari rata-rata suku bunga deposito bank BUMN (di pasar perdana). Kemudian prosedur pembelian dan penjualan yang mudah dan transparan. Dari sisi pajak, tarif pajak PPh atas penghasilan bunga obligasi sebesar 10%.
“Pajak hanya 10% saja. Ini cukup menarik. Kalau deposito 20%, begitu juga saham. Kalau ini hanya 10%,” jelas dia.
Bebas dari Risiko Gagal Bayar
SBR merupakan investasi yang bebas dari risiko gagal bayar karena pembayaran kupon dan pokoknya dijamin UU dan dianggarkan di APBN setiap tahunnya.
SBR memiliki risiko likuiditas karena tidak bisa diperdagangkan atau dialihkan. Tapi investor dapat mencairkan sebagian dana SBR sebelum jatuh tempo dengan memanfaatkan fasilitas early redemption. Untuk risiko pasar juga adapat dikatakan tidak ada karena SBR tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.
“Saat ini, pemerintah sedang menawarkan Savings Bond Ritel [SBR] seri SBR013T2 dan SBR013T4. Untuk SBR013T2 menawarkan kupon sebesar 6,45% dengan tenor 2 tahun. Sedangkan SBR013T4 menawarkan kupon sebesar 6,60% dengan tenor 4 tahun. Periode penawaran sudah berlangsung dari 10 Juni lalu dan akan berlangsung sampai 4 Juli 2024,” kata dia dalam paparannya.
SBR013T2 dan SBR013T4 bisa didapatkan melalui mitra distribusi yang saat ini tersebar di 17 bank, 5 perusahaan efek dan 4 perusahaan fintech Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD).
Acara sosialisasi dan literasi dibuka Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta, Eko Budiyanto. Dia menekankan pentingnya pemahaman yang benar mengenai APBN dan literasi keuangan. Menurutnya pemahaman tersebut sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan negara.
Melalui acara tersebut diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat Solo dan sekitarnya, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan investasi. Kegiatan itu diharapkan juga dapat mendukung upaya pemerintah dalam mencapai kemandirian pembiayaan untuk pembangunan nasional.
Acara itu dihadiri oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Solo, serta pejabat dan pegawai dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Satuan Kerja di wilayah Kota Solo.
“Harapannya setelah sosialisasi ini juga dapat menyebarkan informasi yang didapat kepada masyarakat sekitar,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
