Solopos.com, SOLO—Berbagai tantangan besar terus menerpa industri tekstil Tanah Air belakangan ini. Bahkan persoalan yang mengadang sudah berdampak pada gulung tikarnya sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor tersebut.
Selain dampak dari kondisi global, beberapa kalangan menilai arah kebijakan di dalam negeri pun saat ini belum terbaca jelas untuk menjaga iklim industri maupun pasar.
Promosi Telkom Dukung Startup untuk Berkontribusi dalam Pengembangan IKN
Tahun lalu, sektor tersebut diguncang dengan maraknya impor thrifting pakaian. Termasuk impor produk tekstil baru, yang secara langsung menggerus potensi pasar dalam negeri. Kondisi yang tak kunjung pulih, bahkan dinilai semakin berat hingga saat ini pun disampaikan kalangan pelaku usaha tekstil.
Presiden Komisaris PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, menilai sudah semestinya Indonesia memiliki visi dan misi yang jelas dalam menentukan arah pengembangan industri tekstil ke depan.
Hal itu dia sampaikan pada podcast yang dipandu Presiden Direktur Solopos Media Group (SMG), Arif Budisusilo, Selasa (25/6/2024). Menurutnya, perlu upaya menyeluruh dalam melindungi industri lokal khususnya tekstil saat ini dan ke depan.
Diberitakan sebelumnya, saat ini kondisi pertekstilan Tanah Air sedang tidak baik-baik saja. Di mana, ada banyak faktor yang memengaruhinya. Selain karena adanya dampak geopolitik global, juga kurangnya dukungan regulasi di dalam negeri yang mendukung.
“Memang dalam hal ini visi negara harus jelas, visi industri harus jelas, mau ke mana arahnya. Kenapa Kementerian Perindustrian memiliki Akademi Tekstil [AK Tekstil Solo]? Kan gunanya untuk membuat tekstil yang lebih maju lagi, idealnya kan itu. [Tekstil] dibuat di dalam negeri, ditambah value added masuk di dalam negeri, dan kita bisa menciptakan tekstil yang bagus-bagus lagi ke depan. Kan itu tujuannya?” kata dia.
Membuka keran impor yang lebar, dengan peraturan yang longgar akan memberi dampak tidak baik bagi industri maupun pasar dalam negeri. Di acara itu, dia menceritakan di banyak negara hal tersebut sudah sangat dipahami, di mana banyak negara sudah menerapkan sistem yang baik untuk melindungi pasar dan industri dalam negeri.
Salah satunya terkait regulasi dalam menerima barang impor. “Jangan diganti dulu [aturan yang sudah cukup baik], habis itu nanti [pasar dan industri dalam negeri]. Jadi R&D [research and development] kita buat apa kalau kemudian keran impor dibuka lebar?” kata dia.
Regulasi Antidumping
Selain itu regulasi antidumping juga harus diterapkan di Indonesia untuk melindungi pasar. Menurutnya, ironis ketika di Solo atau di Jawa Tengah, dengan standar daya saing yang sangat kompetitif, UMK yang disukai pengusaha, fasilitas seperti listrik tersedia, ternyata juga tidak bisa bersaing dengan produk dari luar.
Menurutnya hal ini menunjukkan adanya perlakuan yang tidak wajar terkait produk impor yang masuk.
Ketika ditanya mengenai adanya kesan kegagalan regulasi, Iwan mengatakan jika yang terjadi saat ini berkaitan dengan penerapan regulasi, karena adanya tarik-menarik kepentingan antara sektor ritel dan industri.
“Jangan salah, Indonesia ini adalah negara produsen dan akhirnya men-support ritel dalam rantai tata niaga. Nah ini yang penting, upstream kita sudah lengkap, kenapa justru ada pelemahan-pelemahan? Ini menurut saya melihatnya tidak utuh. Jangan kalah dengan komplain yang banyak namun dampaknya kecil. Kami ini orangnya sedikit, yang komplain, tapi dampaknya besar,” jelas dia.
Dia mengatakan saat ini maupun ke depan Indoneisa harus melakukan percepatan pertumbuhan. Untuk tekstil sebagai salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi tentunya juga harus ada pertumbuhan produksi.
Untuk itu, lanjutnya, fokus arah pengembangan industri tekstil juga harus jelas. Harus ada kolaborasi yang utuh di dalamnya.
Dia menceritakan, di negara lain seperti di India bahkan ada semacam kementerian khusus untuk tekstil. Di China juga ada semacam badan khusus untuk tekstil. Di Indonesia, karena persoalan yang kompleks mestinya juga ada badan khusus untuk memberikan perhatian lebih pada sektor tekstil.
“Boleh menerima investasi, tapi orang lokal yang mau investasi juga harus boleh dong, sama. Di badan ini juga perlu membuat roadmap untuk tekstil. Dalam arti kapasitas di dalam negeri berapa, kurang atau tidak, itu benar-benar di atur. Jadi ini yang kami inginkan, adanya roadmap yang jelas,” lanjut dia.
Dia menilai saat ini roadmap itu belum jelas.
Kesulitan Menjual Produk
Terpisah, pengurus Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yang juga General Director PT Dan Liris, Harrison Silael, mengatakan saat ini kondisi pertekstilan dalam negeri secara umum tengah dihadapkan dengan kondisi serba sulit. Terlebih dengan dibukanya keran impor secara lebar di dalam negeri.
“Saat ini utilitas kita sangat rendah. Jadi untuk industri tekstil saat ini sedang sakit dan butuh panadol untuk obat penenang, yang ternyata tidak muncul-muncul. Kami tidak menyalahkan pihak manapun, ini harus bergerak bersama,” kata dia, Selasa (25/6/2024).
HR Manager Duniatex, Jonathan Chris, dalam acara konferensi pers bersama API menyampaikan meskipun industri tekstil saat ini ada yang masih bisa beroperasi, namun tetap kesulitan dalam menjual produknya.
“Perusahaan bisa jalan tapi tidak bisa mengeluarkan barangnya. Mau dijual di dalam negeri sudah kalah dengan barang impor. Mau dijual di luar negeri, negara lain itu sudah menerapkan sistem untuk melindungi industri dalam negerinya masing-masing. Ini yang sering kami pertanyakan kenapa kita [Indonesia] justru kebalikannya, melonggarkan [impor]. Ini yang jadi jadi kesulitan kami di sektor swasta yang menggerakkan industri tekstil. Apa yang dialami industri tekstil saat ini bukan masalah yang biasa saja,” kata dia.
Lebih lanjut dia mengatakan hal yang perlu digarisbawahi adalah industri tekstil merupakan industri padat karya. Di mana, industri tersebut berperan besar dalam menggerakkan perekonomian.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
