Solopos.com, SEMARANG – Bank Indonesia menilai banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil akibat kesulitan memperoleh bahan baku dan penurunan permintaan.
“Kondisi global kan belum pulih, bisa ditandai dengan pertumbuhan ekonomi mereka yang belum bisa lebih cepat. Ada juga di beberapa negara yang laju ekonomi masih lambat,” kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Ndari Surjaningsih di sela-sela acara Update Informasi dan Perkembangan Ekonomi Regional Jateng, di Semarang, Selasa (26/6/2024) seperti dilansir Antaranews.
Promosi Telkomsel IndiHome dan Cooltura Gelar Festival Musik dan Budaya di 6 Kota
Menurut dia, banyaknya PHK dari industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki sebenarnya tidak lepas dari penurunan kinerja komoditas TPT akibat penurunan permintaan dari negara-negara buyer.
Apalagi, kata dia, kondisi global yang belum pulih dan permasalahan geopolitik, seperti perang Rusia dengan Ukraina yang tak kunjung usai juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia.
Ia menyebutkan beberapa negara mengalami inflasi yang masih tinggi, terutama di negara “buyer” atau tujuan ekspor sehingga peningkatan permintaan terhadap produk tersebut tidak mengalami peningkatan.
Diakui Ndari, komoditas penyumbang ekspor utama di Jateng selama ini adalah TPT dan alas kaki ke berbagai negara tujuan, baik di kawasan Eropa maupun Amerika.
Dalam perkembangannya, kata dia, ekspor TPT dan alas kaki dari Jateng pada tahun 2023 ke Eropa turun 24 persen, demikian juga dengan Amerika mengalami penurunan.
Kendala lain, kata dia, industri TPT juga mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku untuk produksi yang turut mempengaruhi produktivitas yang berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja.
Produsen alas kaki di Indonesia, kata dia, masih melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, sedangkan kebijakan pemerintah yang membatasi impor mempersulit industri TPT.
“Ada kebijakan pemerintah terkait dengan impor, mengakibatkan produsen lokal yang memproduksi TPT kesulitan memperoleh bahan baku impor dari luar. Butuh impor tapi ada kendala mendatangkan bahan baku, sedangkan di sisi lain ada impor ilegal yang masuk,” katanya.
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng menyebutkan setidaknya 7.437 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) seiring tutupnya sejumlah perusahaan di wilayah tersebut pada tahun ini.
Beberapa di antaranya adalah industri garmen, seperti PT Semar Mas Garmen di Boyolali, PT Cahaya Timur Garmindo di Pemalang, kemudian PT S. Dupantec di Kabupaten Pekalongan.
Tingkat PHK pada tahun ini hampir sama dengan 2023 yang mencapai 8.588 pekerja, seperti PT Tanjung Kreasi di Temanggung, PT Bamas Satria Perkasa (Purwokerto), PT Delta Merlin di Sukoharjo (tekstil).
Bahkan, pada tahun lalu ada perusahaan tekstil yang masih beroperasional turut melakukan PHK, yakni PT Apac Inti Corpora di Bawen yang pada 2023 melakukan PHK sebanyak 1.000 karyawan.
Ancaman Disintegrasi
Di sisi lain, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) patut disikapi dengan serius agar tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengganggu stabilitas yang berujung pada disintegrasi.
“Derasnya gelombang PHK yang menyebabkan pengangguran, jika tidak disikapi dengan serius dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membuat situasi sosial di masyarakat menjadi panas. Peristiwa Mei 1998 mengajarkan kepada kita bahwa gonjang ganjing ekonomi bisa berdampak pada sosial, politik, dan berujung pada masalah disintegrasi bangsa,” kata Bamsoet sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (24/6/2024) seperti dilansir Antaranews.
Hal itu disampaikan-nya seusai menerima pengurus Persatuan Putra Putri Angkatan Udara (PPPAU), Forum Komunikasi Putra Putri Angkatan Laut (FKPPAL), dan Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) di Jakarta.
Menurut dia, gelombang PHK yang mulai melanda disebabkan oleh situasi perekonomian dunia yang tidak stabil. Misalnya, sudah ada sekitar 13.800 buruh tekstil terkena PHK dari Januari hingga Juni 2024, sebagaimana yang dilaporkan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN).
“Selain itu, setidaknya sudah ada enam pabrik besar yang tutup, dan empat pabrik besar yang melakukan PHK untuk efisiensi. Sektor ekonomi digital juga turut terkena, Tokopedia telah mengumumkan PHK pada 450 orang karyawannya,” ucapnya.
Di saat bersamaan, kata dia, hampir 10 juta atau sekitar 22,25 persen Generasi Z berusia 15-24 tahun berstatus tidak memiliki kegiatan, baik kegiatan di pekerjaan, pendidikan, maupun pelatihan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
“Data lain dari Litbang Kompas, jika data Gen Z ditambah kelompok usia 25-29 tahun, maka terdapat 66 persen kalangan muda yang tidak memiliki kegiatan. Artinya, dua dari tiga kaum muda produktif berusia di bawah 30 tahun justru sedang menganggur atau tidak memiliki kegiatan,” ujarnya.
Dia menambahkan Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto setidaknya telah menyiapkan lima langkah dalam menghadapi berbagai persoalan kebangsaan tersebut yakni, peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia terutama generasi muda untuk mendapatkan makanan bergizi dan akses seluasnya terhadap pendidikan.
Lalu, ketahanan pangan sebagai pertahanan bangsa Indonesia; diversifikasi segala lini sumber sumber daya yang ada melalui pemanfaatan teknologi; serta iklim usaha, pariwisata, dan optimalisasi resources.
“Dan kelima, gagasan keseimbangan geopolitik antara China, Barat dan Amerika Serikat, Timur Tengah, serta negara-negara Afrika. Di titik ini, Prabowo menekankan bahwa kedaulatan dan kepentingan Indonesia adalah hak yang utama, sehingga Indonesia tidak bisa hanya memihak pada satu kekuatan saja. Melainkan juga akan berkolaborasi dengan berbagai pihak,” tuturnya.
MPR, ujarnya, akan menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Gabungan bersama PPPAU, FKPPAL, dan HIPAKAD sebagai wujud soliditas kebangsaan, khususnya di masa peralihan kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto.
“Mengingat tantangan bangsa ke depan sangat besar, khususnya dari sektor perekonomian yang jika tidak diantisipasi sejak dini bisa mengakibatkan dampak sosial, politik, dan kebangsaan yang besar,” ujar dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
